Proses Belajar Kurang Maksimal, Apa Solusinya?

Bagi mahasiswa baru, kegiatan perkuliahan Tahun Ajaran 2012 sudah bergulir sekitar 3 bulan lamanya. Banyak kesan yang didapat mahasiswa baru dalam perkenalannya dengan kampus Unla. Ya, selentingan komentar tentang sarana dan prasarana bukanlah hal yang baru di telinga kami, Pers Mahasiswa. Merupakan cerita lama ketika mahasiswa Unla berkicau tentang plus minusnya kampus ini. Ruangan yang gak ber-AC lah, kantin yang kurang luas lah, apalagi lahan parkirnya. Semua itu seolah tidak pernah tercari jawabannya.

Disamping itu semua, kegiatan belajar mengajar dosen-mahasiswa-aseisten dosen merupakan hal yang patut diberi sorotan penuh.  Bagaimana tidak, dalam sekilas mata dapat kita jumpai bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di kampus ini. Apakah ada sesuatu yang salah, ketika jam perkuliahan berlangsung, kita menemui banyak mahasiswa yang bertengger di koridor kampus sembari menikmati cemilan? Ketika ditanya pun mereka hanya menjawab “ah, keun we lah kuliah mah. Nitip absen weh “. Atau ini “males kuliah ah, soalnya dosennya bikin ngantuk”. Ada apa ini? Adakah sesuatu yang salah di Unla ini?

Kegiatan belajar mengajar merupakan poros utama dalam perkuliahan. Untuk terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik, tidak hanya diperlukan peran aktif mahasiswa dan perangkat pendukung lainnya, baik itu dosen, bahan ajar ataupun alat peraga lainnya. Namun juga diperlukan semangat juang yang tinggi untuk ‘benar-benar kuliah’. Jangan jadikan kuliah sebagai alibi untuk meminta uang bekal, ataupun sekadar mengisi waktu luang. Ingatlah, banyak teman-teman di luar sana yang tidak seberuntung kita. Bersyukurlah, kawan.

Ingatlah, tiada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Jikalau ini terjadi dalam proses belajar, misalnya dosen tidak piawai dalam menyampaikan materi, janganlah berputus asa. Manfaatkanlah sarana yang ada. Mengunjungi perpustakaan untuk menambah referesnsi misalnya, ataupun searching di internet. Tidaklah sulit, bukan? Buatlah keadaan kelas senyaman mungkin demi menunjangnya proses belajar yang kita jalani. Janganlah menyerah dalam menggapai cita-citamu.

Selamat meniti jembatan ilmu di kampus Unla 🙂

 

Oleh : Rahma. Zahra. A/ amazahraa (FKIP)

Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia

“There are only two things that can be lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth. (Mark Twain)”

Sebenarnya kalau kita resapi ungkapan Mark Twain diatas, tidaklah berlebihan adanya. Bahwa hanya ada dua hal yang bisa membuat terang bumi ini, yakni sinar matahari dilangit dan pers yang tumbuh berkembang di bumi ini. Pers sendiri memang tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan macam ragam informasi yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani peradabannya. Mulai dari persoalan corak warna hidup sampai hal yang detail sekalipun tentang sebuah eksistensi kehidupan.

Dalam peradaban manusia, Pers sangat dikenal mempunyai fungsi yang essential. Mulai dari education function (fungsi pendidikan) , Information (sumber informasi), entertainment (hiburan) dan social control (fungsi kontrol sosial). Sehingga wajar kalau kita melihat pers menjadi suatu kebutuhan dan menyebabkan “momok” bagi negara yang menerapkan sistem outhoritarian. Pers menjadi kekuatan maha dahsyat yang dapat menggerakkan siapa saja untuk berbuat seperti yang kita kehendaki atau sekedar mempengaruhi/menciptakan public opinion (komunikasi massa). Dan, pers sendiri terlanjur menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi, dinegara under developed atau new born countries seperti layaknya Indonesia, negara yang nota bene masih muda, yang memerlukan banyak perbaikan sistem di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju suatu kesempurnaan tatanan hidup. Pers sangat dibutuhkan sekali peranannya dalam mengisi nuansa-nuansa yang tidak terjamah oleh “institusi” lainnya, baik yang bersifat informasi tempat sharing penemuan ide-ide cemerlang tentang sebuah kemapanan dari sebuah arti negara, atau berposisi sebagai kontrol sosial terhadap segala kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah.

Pers sendiripun sudah menjadi sebuah legenda sebagai sebuah sejarah yang kemudian melahirkan mitos, mulai dari para tokohnya dan peran serta aktivitasnya. Diakui atau pun tidak, kita pasti melihat ruang dan waktu, yang telah memberi tempat untuk berpikir dalam aktivitas kita sehari-hari.

PERS MAHASISWA

Sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam bahasan-bahasan menarik tentang Pers secara luas, saya tertarik untuk mengambil inisiatif kata sepakat, mengerucutkan bahasan kita kali ini yaitu tentang Pers mahasiswa.

Kalau kita cerrmati, pers mahasiswa mengandung dua unsur kata yakni pers dan mahasiswa (lexical meaning). Pers berarti segala macam media komunikasi yang ada. Meliputi media Buku, majalah, koran, buletin, radio ataupun telivisi serta kantor berita. Dan, Pers itu sendiri identik dengan news (berita). Maka, tidak terlanjur salah apabila kita mengatakan bahwa NEWS berkaitan dengan North, East, West dan South, yang artinya suatu kabar atau berita dan informasi yang datangnya dari empat arah penjuru mata angin (berbagai tempat). Oleh karena itu, Pers/News harus mengandung suatu unsur publishita (tersebar luas dan terbuka), aktualita (hangat dan baru) dan periodesita (mengenal jenjang waktu contohnya : harian mingguan atau bulanan).

Mahasiswa sendiri mempunyai definisi bahwa kalangan muda yang berumur antara 19 – 28 tahun yang memang dalam usia itu manusia mengalami suatu peralihan dari remaja ke fase dewasa. Pada fase peralihan itu secara Psikologis Aristoteles mengatakan kaula muda mengalami suatu minat terhadap dirinya, minat terhadap sesuatu yang berbeda atas lingkungan dan realitas kesadaran akan dirinya. Disamping itu Mahasiswa adalah suatu kelompok elit marjinal dalam lingkungan suatu dilema. Seperti yang dikatakan oleh Frank. A . Pinner dalam salah satu ungkapannya yaitu “marginal elites, of which students are one species, are cought in a dilemma, between elitist and populist attitude. They are impelled to protect their distinctiveness and privilege while at the sime time documenting their concern for the common man and he community or policy as a whole their own position or the integrity of society appears to be threated” ).

Sosok Mahasiswa juga kental dengan nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya yang dalam melihat sesuatu berdasarkan kenyataan obyektif, sistematis dan rasional. Disamping itu, Mahasiswa merupakan suatu kelompok masyarakat pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi, tata nilai kepemudaan dan disiplin ilmu yang jelas sehingga hal ini menyebabkan keberanian dalam mereleksikan kenyataan hidup di masyarakat. Dan tata nilai itulah yang juga menyebabkan radikal, kritis, dan emosional dan secara perlahan menuju suatu peradaban/kultur baru yang signifikan dengan hal-hal yang bernuansa aktif, dinamis dan senang pada perubahan. sehingga dari dasar inilah, kawan-kawan bisa melihat ciri khas mahasiswa sebagai pengelola pers mahasiswa berbeda dengan pers umum.

PERS MAHASISWA DITINJAU DARI KAJIAN HISTORIS

Jika kita percaya terhadap ‘mahluk’ yang bernama sejarah, kemudiaan kita claim sebagai gerak dialektis antara kondisi subyektif pelaku dan kondisi obyektif dimana mereka berada, kawan-kawan akan melihat dinamika Gerakan Mahasiswa sepanjang waktu tidak lepas dari pengaruh para aktivis Pers mahasiswa. Karena kita percayai disini, Pers mahasiswa adalah suatu alat perjuangan bagi kaum aktivis gerakan mahasiswa, corong kekuatan dalam menyalurkan aspirasi kritis seorang tunas bangsa, dan kita akan melihat hubungan diantara keduannya sangat erat. Supaya lebih jelasnya saya akan mecoba menemani kawan-kawan untuk mencoba melihat sejarah Pers Mahasiswa yang berada “dibelakang” kita.

Pers Mahasiswa Indonesia Jaman Kemerdekaan Jaman Kolonial Belanda (1914-1941)

Pers mahasiswa lahir se-mainstream dengan munculnya gerakan kebangkitan Nasional yang di tulangpunggungi oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pers Mahasiswa waktu itu menjadi alat untuk menyebarkan ide-ide perubahan yang menitik beratkan pada kesadaran rakyat akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan. Dalam era ini bermunculan Hindia Putra (1908), Jong Java (1914), Oesaha pemoeda (1923) dan Soeara Indonesia Moeda (1938) yang secara gigih dan konsekuen atas keberpihakannya yang jelas pada perjuangan kemerdekaan.

Dalam era ini Nugroho NotoSusanto mengungkapkan bahwa Pers Mahasiswa Indonesia sesungguhnya mulai timbul dari zaman kolonial Belanda. Akan tetapi, Pers Mahasiswa dalam kurun waktu ini dipandang kurang terdapat suatu pergerakan Pers mahasiswa yang sedikit banyak profesional. Dan baru sesudah era kemerdekaan Pers Mahasiswa memulai kiprahnya ke arah profesional.

Jaman Pendudukan Jepang

Dalam era ini, tidak terlalu banyak tercatat kemajuan berarti karena masa ini para mahasiswa dan pemuda sibuk dalam perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia.

Jaman Setelah Kemerdekaan

Pada jaman ini sedikit banyak Pers Mahasiswa mengalami suatu kemajuan artinya peluang untuk membentuk lermbaga-lembaga Pers Mahasiswa semakin terbuka lebar terutama buat para Mahasiswa dan Pemuda.

Jaman Demokrasi Liberal

Dari tahun 1945-1948, belum banyak Pers Mahasiswa yang lahir secara terbuka karena para Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha membangun bentuk Republik Indonesia. Penulis mencatat pada era Majalah IDEA yang diterbitkan oleh PMIB yang kemudian berganti PMB pada tahun 1948. Setelah Tahun 1950 barulah Pers Mahasiswa Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian komunitas Pers Mahasiswa Indonesia mengalami salah satu puncaknya di era ini.

Jumlah Pers Mahasiswa meningkat secara pesat diiringi dengana segala dinamika-dinamika yang ada. Kemudian muncul suatu hasrat dari berbagai Lembaga Pers Mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi redaksional maupun sisi perusahaan. Dan, atas inisiatif Majalah Gama, diadakan konferensi I bagi Pers Mahasiwa Indonesia. Konferensi menghasilkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI yang ketuanya T Yacob) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI yang ketuanya adalah Nugroho Notosusanto).

Dalam era ini, opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya tidak kalah dengan Pers Umum. Bahkan, era in dianggap keemasan Pers Mahasiswa Indonesia yang kemudian mengikuti Konperensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti oleh negara Australia, ceylon, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, New zealand, pakistan dan Philipina. Kemudian Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia mengadakan kerjasama dengan Student Informatin of Japan dan college editors Guild of the Philipphines (perjanjian segi tiga).

Kemudian Tanggal 16-19 Juli 1958 dilaksanakan konperensi Pers Mahasiswa ke II yang menghasilkan peleburan IWMI dan SPMI menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) karena anggapan perbedaan antara kegiatan perusahaan pers mahasiswa dan dan kegiatan kewartawanan sulit dibedakan dan dipisahkan.

Jaman Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam sistem politik terpimpin ini, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap kehidupan Pers. Bagi media Pers yang tidak mencantuman MANIPOL USDEK dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tannga) nya akan mengalami pemberangusan. Artinya Pers kala itu harus jelas menyuarakan aspirasi partai politik tertentu.

Setelah pemberlakuan peraturan Presiden Soekarno tentang MANIPOL USDEK, IPMI sebagai lembaga yang Independen mengalami krisis eksistensi karena dalam tubuh IPMI sendiri terdapat kalangan yang menginginkan tetap independen, menyuarakan aspirasi rakyat dan ada yang mengarah ke pola partisan (memihak parpol/kelompok tertentu). Akhinya pada saat itu, banyak Lembaga Pers mahasiswa yang mengalami kemunduran dan kematian, akibat pukulan politik ekonomi ataupun dinamika kebangsaan yang berkembang saaat itu.

Jaman Orde Baru

Setelah peristiwa G.30.S/PKI IPMI sebagai Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia terlibat penuh dalam usaha pelenyapan Demokrasi Terpimpin dan akhirnya melahirkan Aliansi Segitiga (Aktivis Pers Mahasiswa, Militer dan Teknokrat) untuk menghancurkan kondisi yang membelenggu bangsa dalam Outhoritarian. Pada awal era ini, Pers Mahasiswa kembali ke lembaganya yakni IPMI. Lembaga Pers Mahasiswa se Indonesia ini beorientasi jelas memaparkan kejelekan Demokrasi Terpimpin melibatkan diri dalam kegiatan politik dengan menjadi Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Di era ini tebit harian KAMI yang terkemuka yaitu Mahasiswa Indonesia (Jabar), Mimbar Demokrasi (Bandung) dan keduanya adalah penebitan resmi IPMI.

Ternyata kehidupan Liberal yang dijanjikan oleh para “penguasa” sesudah era Demokrasi Terpimpin dirasakan ternyata hanya sementara saja. Dan format baru politik Indonesia di mulai dengan diadakan PEMILU, perlahan namun pasti Orde Baru beralih menjadi otoriter. Dengan dipengaruhi keputusan format baru perpolitikan Indonesia bahwa kegiatan politrik diatur oleh pemerintah dan ditambah kebijaksanaan bagi aktivitas dunia kemahasiswaan harus melakukan back to campus. Hal di atas itulah yang mermbuat IPMI mengalami krisis identitas. Hal ini terlihat ketika Harian KAMI, penerbitan IPMI yang ada di luar kampus terpaksa dilepas dan akhirnya menjadi Pers Umum. Hal ini dikarenakan oleh iklim perpolitikan yang dikembangkan saat itu dan ditopang oleh kebijakan pemerintah yang memaksa anggota IPMI adalah murni mahasiswa yang beraktifitas di dalam kampus. Kemudian adanya kebijaksanaan Pemerintah tentang penyerdehanaan partai Tahun 1975, dilanjutkan dengan disetujuinya keputusan pemerintah oleh sebagian anggota IPMI bahwa Pers Mahasiswa harus kembali ke kampus maka dalam Kongres III pada tahun akhirnya IPMI dipaksa untuk back to campus. Terpaksa kemunduran pun terjadi lagi dalam tubuh IPMI, perlahan-lahan Media-media pers mahasiswa yang ada di luar kampus banyak yang berguguran.

Sejalan dengan new format kondisi perpolitikan indonesia yang mengharuskan Semua Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia harus back to campus dan kemudian direspon kembali oleh IPMI dengan mencoba berbenah diri, kemudian melakukan kongresnya yang ke IV pada bulan Maret 1976 di Medan. Dalam kongres itu, IPMI belum mampu keluar dari permasalahan hidup antara di luar atau di dalam kampus. Akhirnya, IPMI gagal dalam mencari Eksistensinya, tidak menghasilkan AD/ART baru ditambah IPMI banyak ditinggalkan oleh LPM anggota yang memang pada saat itu terlalu enjoy mengurusi urusan di dalam kampus masing-masing sehingga lupa kewajiban organisasi skala nasional yang dulu pernah dibentuk bersama..

Pada sekitar awal tahun 1978, Media Umum banyak yang di breidel sebagai cermin ketakutan penguasa waktu itu dengan institusi pers, sebagai contoh KOMPAS, SINAR HARAPAN, MERDEKA, INDONESIA TIMES dan masih banyak lagi yang lainnya. Akibatnya, “dunia” pers yang kosong diisi oleh Pers Mahasiswa Indonesia tentunya dengan pemberitaan khas sebagai cerminan Pers Mahasiswa yaitu kritis, berani dan keras. Era ini, oplah Surat Kabar Mahasiswa mencapai puncaknya. Namun, Pers Mahasiswa yang dikatakan oleh Daniel Dakidae sebagai cagar alam kebebasan pers akhirnya juga di breidel karena kekritisan dan keberanian menyuarakan kenyataan di masyatrakat. Dilanjutkan dengan kebijaksanaan NKK/BKK yang memaksa kekuatan Pers Mahasiswa untuk masuk dalam kampus, kemudian hampir semua media Pers Mahasiswa Indonesia di “matikan”. Inilah pertama kali dalam sejarah Pers Indonesia semua Pers mahasiswa Indonesia di breidel.

Selain membumihanguskan semua Lembaga pers Mahasiswa, pemerintah masih kurang terima karena masih ada IPMI yang masih bercokol dalam skala nasional. Untuk itu, pemerintah lebih mengoptimalisasi BKSPMI (Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk 1969 sebagai tandingan IPMI. Ditambah lagi aksi penguasa yang menghabisi semua Gerakan Mahasiswa Anti Suharto yang nota bene sebagai “Underbow” IPMI Kemudian dilanjutkan peristiwa MALARI (Mala Petaka Limabelas Januari) yang sangat tragis pada tahun 1974 dan diberlakukannya NKK/BKK yang mengurung ruang gerak Aktivis Pers Mahasiswa dalam kampus pada Tahun 1978. Dengan kenyataan diatas Pers Mahasiswa (IPMI) menjadi tidak bebas merefleksikan secara tuntas kenyataan hidup dalam masyarakat kemudian menginjak padam pada menjelang pertengahan Tahun 1982.

Era 90-an

Menelusuri akar pertumbuhan dan perkembangan gerakan pers mahasiswa di Indonesia terutama kebangkitannya di era 90-an, telah banyak catatan-catatan penting yang ditinggalkan, yang selama ini perlu dikumpulkan kembali dari tempatnya yang “tersembunyi” dan barangkali belum pernah kita tengok kembali, yang memungkinkan dari catatan tersebut tersirat sebuah semangat tentang perjuangan meraih tujuan bersama, yang pernah didengungkan dalam masa-masa.

Kemunculan Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada dekade 90-an ini di tahun 1992-1993 (1995 pada kongres II-nya, istilah penerbitan digantikan pers), mempunyai makna historis tersendiri dalam upaya pembentukan jaringan gerakan pers mahasiswa di Indonesia. Walau tak dapat dipungkiri, peran dan transformasi format gerakan pers mahasiswa selama berjalannya kinerja organisasi ini seringkali dirasakan menemui kendala dan tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi. Selain persoalan secara geografis, dan persoalan dimensi politis berhadapan dengan penguasa (baik birokrasi kampus atau negara), Terlebih pula persoalan terputusnya transformasi visi dan misi PPMI dari generasi sebelumnya, juga secara de facto keberadaan PPMI masih sering dipertanyakan oleh beberapa lembaga Pers Mahasiswa di Indonesia. Dalam lembaran-lembaran catatan kali ini, penulis ingin mencoba menyajikan suatu kerangka awal dalam upaya merekontruksikan kembali keberadaan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia secara kronologis kelahiran dan pertumbuhannya dalam kontalasi gerakan pers mahasiswa di Indonesia.

Bukan Romantisme Belaka

Paska peristiwa MALARI (malapetaka lima belas januari 1974) bisa dikatakan pemerintah mulai melakukan pendekatn represif terhadap setiap aktivitas kritis kampus. Pada kelembagaan mahasiswa, melalui NKK-BKK terjadi strukturisasi. kondisi demikian menyulut aksi-aksi protes mahasiswa sepanjang tahun 1974 – 1978, yang diantaranya juga dilakukan oleh Dewan Mahasiswa. Melalui berbagai pamlet-pamlet, ataupun media mahasiswa yang diterbitkan oleh dema saat itu, kecaman-kecaman, kritik, kontrol terhadap setiap kebijakkan pembangunan di awal orde baru mulai dilancarkan. Namun lewat kebijakkan berikutnya, penguasa orde baru dengan aliansi militer dan sipilnya telah sedemikian rupa contohnya melalui surat yang diturunkan oleh Pangkopkamtib ketika itu (1978), Dema sebagai salah satu kekuatan lembaga mahasiswa saat itu kemudian dibubarkan, menyusul kemudian de-ormasisasi kelembagaan mahasiswa baik ditingkat intra kampus maupu ekstra kampus melalui KNPI-nya, maka praktis aktivitas mahasiswa dibugkam satu-persatu.

Dan di sisi lain pers mahasiswa yang telah lama juga menjadi salah satu alat perjuangan mahasiswa meneriakkan aspirasi dan memainkan peran kontrol sosialnya juga dibungkam. IPMI ( Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, berdiri tahun 1955) yang menjadi satu-satunya wadah nasional pers mahasiswa Indonesia dan sempat menjadi salahsatu motor gerakan mahasiswa juga secara perlahan mulai dimatikan. Hingga eksistensi organisasi ini akhirnya mulai padam menjelang pertengahan tahun 1982. Praktis beberapa elemen kekuatan mahasiswa yang diantaranya termasuk pers mahasiswa mengalami kelesuan dan kemandegan.

Di awal era menjelang tahun 90-an, munculnya kelompok studi dan forum -forum diskusi mahasiswa ataupun lembaga swadaya kemasyarakatan (LSM) baik yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa ataupun pemuda yang prihatin terhadap kondisi lingkungan, mulai menjamur di berbagai daerah – sebagai sebuah solusi terhadap kebekuan aktivitas kritis kampus ataupun aktivitas peduli lainya. Mahasiswa mulai mendefinsikan kembali peranannya untuk menghayati setiap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan fenomena politik yang terus berkembang seiring dengan menguatnya konsolidasi orde baru.

Demikian pula yang terjadi dalam aktivitas pers mahasiswa. Aktivitas-aktivitas penerbitan dan beberapa forum pelatihan dan pendidikan jurnalistik di tahun 1986-1989 mulai marak diadakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam rangka menghidupkan kembali dinamika intelektual kampus. Dari sekian forum-forum pelatihan jurnalistik mahasiswa tersebut, tersirat tentang sebuah keinginan akan sebuah wadah bagi tempat sharing (tukar-menukar pengalaman) para pegiat pers mahasiswa dalam rangka untuk meningkatan mutu penerbitan mahasiswa sendiri ataupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pers mahasiswa. Maka mulai tahun 1986, forum-forum pertemuan para pegiat/aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai marak terjadi. Tak pelak lagi gelombang aspirasi dan akumulasi persoalan yang digagas oleh para aktivis pers mahasiswa mulai muncul dan mewarnai berbaai forum pertemuan aktivis pers mahasiswa.

Namun ada beberapa hal yang terpenting dari berbagai forum pers mahasiswa tersebut, yang sekiranya dari penelusuran data-data di bawah ini dapat menjadi catatan sebagai sebuah refleksi dan pemahaman lebih lanjut. Tetapi hal ini bukan sekedar ” romantisme belaka” yang hendak kita capai dalam penelusuran sacara historis fase-fase perkembangannya. Peranan pers mahasiswa dalam kancah pembaharuan bidang politik tentunya mempunyai dimensi sosial tersendiri. Yang terkadang terlupakan dalam arah sejarah negeri ini. Guratan visi dan misinya yang mengandung penegasan sikap mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat di negeri ini, yang secara sosial terdidik dalam lingkungan intelektual kampus, yang diharapkan mampu peka terhadap perkembangan sosial di tubuh masyarakat dan negara. Dan melalui pers mahasiswa, sebagai salah satu media perjuangan mahasiswa menyampaikan suara dan nuraninya, kepekaan sosial mampu ditumbuhkan dan simultan dengan fenomena yang terjadi di negeri ini.

Di awal bagian pengantar disebutkan bahwa mulai tahun 1980- 90an, aktivitas – aktivitas mahasiswa mulai marak dengann ditandai munculnya berbagai kelompok Studi, lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Begitupun yang terjadi dalam perkembangan pers mahasiswa di tanah air. Maraknya penerbitan mahasiswa mulai muncul di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Semenjak kebekuan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) di tahun 1982, praktis aktivitas penerbitan mahasiswa tidak banyak muncul. Namun kegiatan-kegiatn off print seperti halnya pelatihan dan pendidikan jurnalistik mahasiswa ataupun diskusi masih bisa dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Momentumnya adalah menjelang tahun 1986 aktivitas-aktivitas ini mulai marak dilakukan dengan skala yang lebih luas, mempertemukan pegiat-pegiat pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sebagai sebuah akumulasi persoalan-persoalan yang dibahas dan dipecahkan oleh para pegiat pers mahasiswa yang sering bertemu dalam forum-forum tersebut, tercetus keinginan untuk kembali mengkonsolidasikan potensi kekuatan pers mahasiswa di berbagai daerah dalam mendorong bangkitnya aktivitas pers mahasiswa, serta mendefinisikan dan mengaskn kembali peranan yang harus dipegang pers mahasiswa dalam menghayati persoalan-persoalan yang dihadapi kontekstual dengan fenomena sosial yang berkembang.

Dari berbagai sumber yang sempat dilansir dan disarikan dari beberapa media mahasiswa, tersirat keinginan dari sekian pegiat pers mahasiswa saat itu tentang terbentuknya sebuah wadah di tingkat nasional yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi pers mahasiswa. Secara kronologis fase-fase konsolidasi pers mahasiswa Indonesia dalam rangka menggalang komitmen dan mendorong upaya jaringan komunikasi dann sosialisasi pers mahasiswa bisa dicermati dari tulisan di bawah ini :

Dari Pers Mahasiswa Menuju PPMI

Setelah “Vacum” akibat pembredelan sebagai buntut peristiwa Malari, 15 Januari 1974 dan strukturisasi kelembagaan mahasiswa di bergbagi perguruan tinggi melalui NKK/BKK. Pers mahasiswa (persma) pasca 1980-an kembali. Ditandai dengan terbitnya berbagai media mahasiswa misalnya, Balairung – UGM – 1985, Solidaritas Universitas Nasional Jakarta – 1986, Sketsa Universitas Jenderal Soedirman 1988, Pendapa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa 1988, Akademika Universitas Udayana 1983- dan lain-lainya, usaha-usah unutk menata kembali jaringan komunikasi dann penggalangan komitmenn pers mahasiswa mulai dirintis.

Usaha-usaha itu meliputi :

Pendidikan Pers Mahasiswa Se Indonesia : tanggal 27 – 29 Agustus 1987 diselenggarakan oleh majalah Balairung, tercetus ide untuk kembali mewujudkan wadah pers mahasiswa. Juga terbentuk poros Yogya – Jakarta sebagai koordinator menuju kongres yang dimandatkan kepada Rizal Pahlevi Nasution (Universitas Moestopa) Abdulhamid Dipopramono (UGM)

Pertemuan dengan mantan aktivis IPMI/Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (Diantaranya Adi Sasono, Makmur Makka, Wikrama Abidin, Ina Mariani, Masmiar Mangiang, Razak Manan) tanggal 19-22 September 1987 di Jakarta. Hasil dari pertemuann ini dibentuk panitia ad-hoc konsolidasi pers mahasiswa yang terdiri dari : Rizal Pahlevi Nasution, Imran Zein Rollas, M.Imam Aziz, dan Abdulhamid Dipopramono. Disepakati untuk melakukan sosialisasi ide kelembagaan pers mahasiswa tingkat nasional.

Sarasehan Pengelola Pers Mahasiswa Indonesia di Kaliurang – Yogyakarta tanggal 11 – 13 Oktober 1987 oleh lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional.

Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa Nasional II di Jakarta, tanggal 17 – 27 Oktober 1988 oleh lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional

Sarasehan Pers Mahasiswa Nasional di Bandar Lampung tanggal 26 – 27 Maret 1987 diselenggarakan oleh SKM Teknokra Universitas Lampung.

Orientasi Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa di Jakarta tanggal 21 – 28 Mei 1988 oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sarasehan Aktivis Pers Mahasiswa IAIN se-Indonesia di Yogyakarta tanggal 11 – 12 April 1988 oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Puwokerto Informal Meeting di Purwokerto, tanggal 6 – 7 Agustus 1988 oleh SKM Sketsa Universitas Jenderal Soedirman.

Pertemuan dengan pimpinan IPMI pusat di Jakarta, 10 Agustus 1988 oleh tim kerja persiapan kongres.

Latihan Ketrampilan Pers Mahasiswa tingkat Pembina se-Indonesia di Yogyakarta, tanggal 28 Agustus – 1 September 1988.

Panel diskusi Sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Purwokerto, 19 – 22 September 1988 di Universitas Jenderal Soedirman (disebut : Pra kongres IPMI VI). Hasil penting dari sarasehan ini berupa DEKLARASI BATU RADEN, yangdiantaranya ditandatangani oleh 18 wakil aktivis pers mahasiswa kota yang hadir. Deklarasi berbunyi :

” Sadar bahwa demokrasi, keadilan dan kebenaran yang hakiki merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus selalu diupayakan secara berkesinambungan oleh seluruh komponennya yang bertanggungjawab dan sebagai salah satu komponennya bertanggungjawab dan memperjuangkan cita-cita tersebut secara kritis, konstruktif dan independen. Dengan didorong semangat kebersamaan, dann disorong oleh keinginan luhur untuk melestarikan dan mengembangkan pers mahasiswa di Indonesia, maka seluruh aktivis pers mahasiswa menyatakan perlu dihidupkannya kembali wadah nasioal yang bernama Ikatan Pers Mahasiswa Idonesia (IPMI)”.

Juga disepakati untuk menyelenggarakan Kongres IPMI ke VI di Bandar Lampung tanggal 15 – 18 Februari 1989.

Kongres IPMI ke VI di Bandar Lampung, 15 – 18 Rebruari 1989. Kegiatan ini gagal karena:

Pertama, legalitas pelaksanaan Kongres tidak turun.

Kedua, kondisi daerah Bandar Lampung muncul peristiwa GPK Warsidi. Ketiga, terdapat perbedaan persepsi tentang persma di kalangan aktivis persm

Traianing Pers Mahasiswa se-Indonesia di Kaliuranng, 6 – 10 Januari 1990 oleh Majalah Himmah Universitas Islam Indonesia Yogykarta.

Balairung kembali mengadakan Pendidikan dan Latihan Jurnnalistik Tinngkat Lanjut di UGM, 24 – 29 September 1990.

Selama tahun 1990, juga dilaksanakan Temu Aktivis Persma di Pabelan – UMS dan Universitas Jember.

Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Pembina dan Temu Aktivis Penerbitan Mahasiswa,

tanggal 3 – 9 Februari 1991 oleh Balairung UGM. Kegiatan ini menghasilkann keputusan :

Menerima tanpa catatan semua hasil rumusan komisi I dan II Temu Aktivis Persma Se- Indonesia.

Pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan forum pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjut butir I Panitia Ad Hoc secara otomatis menjadi Steering Comitee (SC).

Panitia Ad Hoc (SC) Pra-Kongres Terdiri atas : Koordinator: Tri Suparyanto, Pendapa – Tamansiswa Sarjanawiyata (Delegasi DIY) Wakil: Okky Satrio, Komentar – Univ. Mustopo (Delegasi DKI Jakarta) Anggota: Zainul Aryadi, Kreatif – IKIP Medan (Delegasi DI Aceh, Sumut, Riau, Sumbar), Ariansyah, Teknokra Univ. Lampung ( Delegasi Lampung, Jambi, Sumsel, dan Bengkulu), Tugas Supriyanto, Isola Pos IKIP Bandung (Delegasi Jawa Barat), Adi Nugroho, Manunggal Univ. Diponegoro (Delegasi Jawa Tengah), Heyder Affan Akkaf – Mimbar Univ. Brawijaya (Delegasi Jawa Timur), I Gusti Putu Artha, Akademika – Univ. Udayana Bali (Delegasi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur), Mulawarman, Identitas – Univ. Hasanudin (Delegasi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut) Alimun Hakim,Kinday – Univ. Lambung Mangkurat (Delegasi Kalteng, Kaltim), RH. Siahainena, Unpati Univ. Patimura (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

Hasil rapat terbatas SC/Panitia Ad Hoc menetapkan IKIP Bandung Penyelenggara Pra Kongres, dan sebagai alternatif kedua Universitas Udayanna – Denpasar Bali.

Rapat Konsolidasi terbatas Steering Comitee di IKIP Bandung tanggal 22 Maret 1991. Hasil, Pra Kongres Persma se Indonnesia diselenggarakan di IKIP Bandung

Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di IKIP Bandung, 8 – 10 Juli 1991, dibatalkan setelah peserta tibadi Bandung, pembatalan dilakukan oleh Dirjen Dikti. Tetapi pertemuan sempat berjalan dan menghasilkan beberapa keputusan yang sampai ditingkat komisi:

Komisi I : menghasilkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggarann Rumah Tangga Perhimpunan Penerbit Pers mahasiswa Indonesia.

Komisi II : Membahas tentang Program Kerja.

Komisi III : Memutuskan tanggapan terhadap Surat Dirmawa nomor: 574/D5.5/U/1991.

Latihan Ketrampilan Penerbitan kampus Mahasiswa Tingkat Pembina Se- Indonesia tahun 1991 di Bandar Lampung, Univ. lampung, 19 – 23 November 1991. Hasil yang penting: Mendesak SC yang terbentuk di Wanagama untuk melaksanakan pertemuann bagi terbentuknya wadah penerbitann kampus mahasiswa sesegera mungkin. Jika tuntutan tidak dipenuhi maka, Pertama, SC harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah dimandatkan kepada seluruh aktivis penerbitan kampus se- Indonesia. Kedua, SC harus menyerahkan mandat yang ada kepada aktivis penerbitan kampus se- Indonesia.

Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Universitas Gajayana Malang tanggal 20 Desember 1991. Hasilnya di antaranya, rancangan program kerja PPMI. Selama 10 bulan SC terus mengadakan konsolidasi dan sosialisasi serta usaha-usaha pertemuan tingkat nasional. Muncul kemudian beberapa forum komunikasi, di antaranya PPMY (perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yogyakarta), FKPMM (Forum Komunikasi Penerbit Mahasiswa Malang), dan Ujung Pandang juga terbentuk.

Setelah melewati proses panjang dan lewat negosiasi dann perjalanan keliling Jawa oleh pegiat persma Malang, akhirnya dapat diselenggarakan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia di Malang. Sehari sebelumnya, 14 Oktober 1992 diselenggarakan Pertemuan Steering Comitee di Malang. Hasilnya :

Menyepakati dan menyetujui dibentuk wadah tingkat nasional bernama PPMI.

Kongres I akan diselenggarakan di kota-kota dengan alternatif Palu, Semarang, Yogyakarta Mataram, Denpasar, Banjarmasin.

Hasil-hasil Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia segera dilaporkan secepat mungkin untuk kelancaran Kongres.

Panitia Lokakarya, SC Nasional, dan Panitia Kongres segera mengadakan konsolidasi dan mengkoordinasi lembaga penerbitan mahasiswa serta pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Kongres I.

Hasil-hasil Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia:

1. Menyepakati terbentuknya wadah tingkat nasional yang bernama “Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia” yang disingkat PPMI tanggal 15 Oktber 1992 Pukul 16.29 WIB yang disahkan pada sidang pleno 17 Oktober 1992.

Menerima hasil rumusan Sidang Komisi I LPMI (Lokakarya Penerbit Mahasiswa Indonesia yang membahas AD/ART PPMI.

Menerima hasil rumusan Sidang Komisi II LPMI yang membahas Program Kerja PPMI.

Menerima hasil sidang komisi III yang membahas Kurikulum Pendidikan dan latihan (Diklat)Jurnalistik Mahasiswa.

Menerima hasil-hasil sidang komisi IV membahas tempat pertemuan lanjutan PPMI. Kota yang dijadikan tempat penyelenggaraan pertemuan dean berdasarkan prioritas adalah :

Denpasar – Bali

Semarang – Jawa Tengah

Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Yogyakarta – DIY

Palu – Sulawesi Tengah

Jakarta DKI Jakarta

Dili – Tomor-Timur

Kongres I yang sekiranya akan diselenggarakan pada bulan April – Mei 1993, maka untuk mempersiapkan Kongres tersebut dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertindak sebagai SC Kongres I, yakni:

Koordinator : Tri Suparyanto/Pendapa – Univ. Sarjanawiyata Tamanansiswa

(Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta),

Anggota :

Tugas Suparyanto/Isola Pos – IKIP Bandung (Delegasi Jabar)

Arief Adi Kuswardono/Manunggal – Undip (Delegasi Jateng) —- TEMPO

Wignyo Adiyoso/Ketawang Gede – UNIBRAW (Delegasi Jatim) —- BAPPENAS

Okky satrio/Komentas – Univ. Mustopo (Delegasi Jakarta),

Aldrin Jaya Hirpathano/Teknokra -UNILA (Delegasi Sumbagsel),

I Wayan Ananta Widjaya/Akademika – UNUD (Delegasi Bali, NTT,NTB, TIMTIM), BALI POST

M. Ridha Saleh/Format – Univ. Tadulako (Delegasi Sulawesi),

Alimun Hakim/Kinday – Univ. Lambung Mangkurat (delegasi kalimantan),

Yon Soukotta/Unpati Univ. Patimuraa (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan Kongres I untuk menentukan derap langkah Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia.

II. Menuju Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia

Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se- Indonesia di Malang telah menorehkan pena emas bagi perjalanan ke depan aktivitas pers mahasiswa di Indonesia. Terutama telah disepakatinya sebuah organ baru – wadah pers mahasiswa Indonesia yaitu Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI). Sebuah wadah alternatif dan bukan satu-satunya wadah pers mahasiswa di Indonesia, diharapkan mampu mengakomodir dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan yang menyangkut kehidupan pers mahasiswa dann masyarakat pada umumnya. Sebuah sandaran bagi pemupukan arah gerakan pers mahasiswa yang juga diharapkan mampu merespon fenomena sosial politik yang berkembang serta menegaskan sikap sebagai bagian dari elemen gerakan mahasiswa pada umumnya. Beberapa pandangan dan harapan ditumpukan pada organisasi ini untuk memperteguh visi dan misi gerakan pers mahasiswa di Indonesia.

Perkembangan yang terjadi di era 80-an hingga 90-an, ditandai dengan maraknya kemunculan penerbitan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Hal ini seiring dengan laju perkembangan sosial kontemporer pada dimensi masyarakat di Indonesia. Namun di antara kemajuan tersebut ternyata di sisi-sisi lain nampak terdapat kehidupan yang memprihatinkan. Banyak kesenjangan yang terjadi di tubuh masyarakat. Pengaruh strukturalisasi yang represif orde baru dengan ideologi pembangunannya diberbagai bidang telah menciptakan sebagian besar masyarakat yang tidak perduli terhadap perkembangan sosialnya. Sementara itu penguasa orde baru dengan kekuatan militeristiknya semakin kokoh melakukan konsolidasi kekuasaanya. Mahasiswa sebagai salah satu tumpuan harapan bangsa yang terdidik dalam nuansa inteletual kampus dan mempunyai potensi kritis dan diharapkan mampu berpikir obyektif intelektual hendaklah peka dalam merespon segala ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, serta menyikapi berbagai kebijakkan negara yang telah membuat berbagai kesenjangann yang terjadi. Tatanan demokratis harus ditegakkan dan diupayakan melalui transformasi sosial yang sinergis dengan wacana demokratisasi berkehidupan.

Dalam tujuan pendirian PPMI, dua tekanan yang hendak dicapai adalah :

Pertama, Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, Membina daya upaya perhimpunan untuk turut mengarahkan pandangan umum di kalangan mahasiswa dengan berorientasi kemasyarakatan, dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pers Mahasiswa bukanlah sama dengan pers umum yang mencover berita-berita yang bersifat informatif saja, namun pers mahasiswa diharapkan mampu mengkaji permasalahan sosial yang diberitakan dengan analisis keilmuan dan kemasyarakatan secara kritis akademis serta obyektif. Pers Mahasiswa harus berani memberitakan fakta yang benar dan jujur kepada masyarakat dengan tidak meninggalkan kandungan nilai-nilai humanitas yang harus tetap dipegangnya. Beberapa pandangan dari para perintis PPMI menginginkan bahwa PPMI diharapkan mampu mendorong tercapainya pers mahasiswa yang simultan dengann fungsi mahasiswa (sebagai intelektual yang kritis, obyektif, terbuka dan etis. Kemudian untuk mensosialisasikan format gerakan dalam perhimpunan ini, PPMI dalam kinerjanya hendaknya terus menerus melakukan konsolidasi ke tiap-tiap penerbitan pers mahasiswa diberbagai daerah. Hal ini tentunya memerlukan waktu dan tenaga yang panjang dan merupakan tantangan yang tidak ringan untuk diselesaikan PPMI dalam waktu singkat dan membutuhkan partisipasi dari pegiat PPMI dalam mengupayakannya.

KONGRES PERHIMPUNAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (PPMI) I

Tak pelak sudah, fase-fase yang berliku telah dilalui, konsolidasi, sosialisasi, perdebatan dan perumusan berbagai format kelembagaan pers mahasiswa akhirnya telah sampai pada titik kulminasi – pertemuan aktisvis pers mahasiswa pers mahasiswa akhirnya telah berhasil membuahkan suatu tekat untuk berjuang bersama dalam satu integralitas gerakan yang membuahkan deklarasi Kaliurang dan terbentuknya kepengurusan Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia pada kongres I PPMI – September 1993. Rommy Fibri dari Universitas Gajah Mada akhirnya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PPMII (yang pertama) untuk mengemban amanat sosialisasi organisasi lebih lanjut. Sebuah perjalanan ke depan yang tentunya akan menghadapi sekian persoalan yang tidak ringan untuk diselesaikan. Fenomena politik yang tidak menentu, banyaknya pembrdelan terhadap pers Indonesia, tak terkecuali pers mahasiswa, menjadi agenda yang senantiasa harus direspon PPMI untuk melakukan advokasinya. Selain itu PPMI sebagai wadah alternatif pers mahasiswa diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan beberapa pers kampus mahasiswa di berbagai wilayah yang belum tersentuh sosialisasi PPMI.

Tercatat beberapa nama presidium/ Mediator PPMI yang diberikan amanah untuk mengemban tugas menorehkan sejarah dan melakukan sosialisasi PPMi ke berbagai wilayah di antaranya :

Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI)

Periode I 1993 – 1995

Sekretaris Jenderal : Romy Fibri ( Dentisia – FKG UGM)

Mediator DKI Jakarta : E.S – Tyas A.Zain

Mediator Jawa Barat : Andreas ” Item ” Ambar

Presidium Jawa Tengah : Hasan Aoni Aziz (SKM Amanat IAIN Wali Songo Semarang)

Mediator Kalimantan Barat : Nur Iskandar (Mimbar Untan – Universitas Tanjung Pura)

Presidium Jawa Timur : Asep Wahyu SP (UAPKM – MM. Ketawang Gede – UAPKM UNIBRAW Malang)

Presidium Wilayah Bali : I Gede Budana (PKM AKADEMIKA UNUD Bali)

Mediator Sulawesi, Maluku

dan Indonesia Timur : M. Hasyim

Presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI)

Periode II 1995 – 1997

Sekretaris Jenderal : Dwidjo Utomo Maksum (UKPKM-Tegalboto Universitas Jember)

Presidium Lampung : Mohammad Ridwan

Presidium Jawa Timur : Ahmad Amrullah (LPM – Ecpose FE -UNEJ)

Presidium Bali : I Made Sarjana (PKM Akademika UNUD)

Presidium Sulawesi Selatan : Arqam Azikin – Universitas Hassanudin

Presidium Sulawesi Tengah : Mohammad Iqbal (Universitas Tadulako)

Presid. Sulawesi Tenggara : Muhrim Bay

Presidium Yogyakarta : Anton Yuliandri ( Himmah UII) —–

Mediator Jawa Tengah :Nana Rukmana (UniversitasJenderal Soedirman – Purwokerto)

Mediator Jawa Barat : Dewan Kota Bandung

Mediator Kalimantan Barat : Syafarudin Usman

Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI)

Periode III 1997 – 1998

Sekretaris Jenderal : Eka SatiaLaksmana (Tabloid Jumpa – UPM Universitas Pasundan- Bandung)

Mediator Jawa Timur : Dwi Muntaha (UKMP – Civitas UNMER – Malang)

Mediator Yogyakarta : Ade (GEMA Intan )

Presidium Sumatra Selatan : Komariah (IAIN Raden Patah – Palembang)

Presidium Sulawesi Selatan : Suparno (Catatan Kaki – Univ. Hasanuddin Ujungpandang)

Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI)

Periode IV 1998 – 2000

Sekretaris Jenderal : Edie Soetopo ( Ekspresi – BPKM IKIP Yogyakarta)

Presidium Jawa Timur : M. Abdul Kholik (Arrisalah – IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Presidium Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia(PPMI)

Periode V

Koordinator : Saiful Muslim ( KKM Media Universitas Mataram)

PresiNas Jatim : Agus Susantoro (UKPKM – Tegalboto Universitas Jember)

PresNas JaTeng + DIY : Noer Mustari (Pabelan Pos – Univ. Muhammadiyah Solo)

PresNas Jawa Barat + DKI : Agutine Melanie ( UPM Isola Pos – UPI Bandung)

PresNas Palembang +sekitarnya : Adi Helmy Nando

PresNas Aceh : Darmadi ( IAIN Araniri Aceh )

Presnas Mataran +Bali : Saiful Muslim (KKMmedia Universitas Mataram)

Staff Nasional PPMI : Iwan Kurniawan ( LPM Wahana Care taker PPMY), Indra Ramos (LPM HIMMAH,Supatno (Pabelan Pos), M.Jaelani (LPM HIMMAH UII).

Belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat untuk merumuskan sesuatu yang baru. Tiap jaman mempunyai realitas yang berbeda. Untuk itu, kita harus selalu mencoba untuk melakukan evaluasi dari segala sesuatu yang pernah terjadi buat pers Mahasiswa masa lalu dan mencoba melontarkan beberapa gagasan sehingga akhirnya pers mahasiswa Indonesia kini dan akan datang dapat merumuskan sesuatu yang baru berdasarkan realitas yang bekembang dan hidup dengan maksud menatap suatu masa depan.

Harapan terhadap PPMI yakni Pers Mahasiswa kini harus hidup di dunia BERPIKIR kita sebagai aktivis pers mahasiswa indonesia sesuai dsengan potensi intelektual masing-masing. Dunia berpikir dan dunia intelektual bukanlah bentuk menara gading, asalkan selalu kondusif dengan situasi masyarakat dan setia pada penderitaan rakyat, negara dan semesta manusia. Semoga Kita tidak bosan untuk selalu mencoba mengasah PPMI dengan pemikiran melalui pendekatan-pendekatan kritis dan futuristik. Dan bila kita memiliki ilmu dan teknologi, maka kitalah yang memiliki masa.

Dan, senantiasa Pers mahasiswa mampu memfungsikan secara arif konsepsi “Critism of what exist” yang memang terlanjur akrab dalam lingkungan intelektual kita. Semoga Pers Mahasiswa indonesia menjadi wahana polaritas, dimana kesatuan ataupun keanekaragaman dianggap sebagai kutub-kutub dari esensi yang sama, yang harus ada secara bersama.

VIVA PERS MAHASISWA ………

“Pecahan jambangan dan cinta yang menyatukan keping-kepingnya adalah lebih kuat dari cinta yang menerima begitu saja keadaanya. Ketika benda itu masih merupakan keseluruhan perekat yang menyatakan keping-keping itu adalah segel dari bentuk aslinya”.

(Derek Walcott penerima nobel kesusastraan 1993)

Presidium Nasional PPMI periode 2000-2001 dari wilayah Jawa Timur / Oleh : Agus Gussan Susantoro

UU 40/1999, TENTANG PERS

:: UU 40/1999, TENTANG PERS ::

Juni 30, 2009 24:00

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 40 TAHUN 1999 (40/1999)
Tanggal: 23 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)

——————————————————————————–

Tentang: PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik *9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1)      Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2)      Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1)      Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2)      Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3)      Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4)      Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1)      Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2)      Pers wajib melayani Hak Jawab.

3)      Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal *9981 yang berkaitan dengan kepentingan umum;

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III

Wartawan

Pasal 7

1)      Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

2)      Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1)      Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

2)      Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1)      Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2)      Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

mendata perusahaan pers.

3)      Anggota Dewan Pers terdiri dari:

wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

4)      Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5)      Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

6)      Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7)      Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

organisasi pers;

perusahaan pers;

bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1)      Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.*9983

2)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1)      Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2)      Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3)      Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1)      Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2)      Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);

Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap *9984 Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I.            UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi *9985 juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II.            PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. *9986

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

*9987 Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf d

adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas *9988

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887

@mJ_JBWKZ

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry